Tasikmalaya, AddNews.id – Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kota Tasikmalaya, Kepler Sianturi, S.MG.,MA menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah swasta. Selain itu, dirinya juga menemukan dugaan keterlibatan pejabat Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam pengelolaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dirinya menuturkan bahwa kendala yang ditemukan di antaranya keterlambatan distribusi hingga penghentian pengiriman makanan. Bahkan, ada sekolah yang hanya menerima distribusi sebulan sekali.
“Kemarin kita berdiskusi dengan pihak sekolah, pihak sekolah menyebutkan program tersebut tidak berjalan konsisten sebulan kadang ada sebulan kadang tidak ada juga dengan alasan dari pusat belum cair,” tutur Kepler saat ditemui di kantornya pada, Rabu (1/10/2025).
Selain itu, Kepler mengungkapkan bahwa dirinya juga menemukan adanya dugaan penggiringan sekolah untuk ikut program MBG. Menurutnya, program MBG semestinya murni untuk kepentingan pelayanan gizi masyarakat, terutama pelajar, bukan menjadi arena bisnis bagi pejabat.
“Awalnya Beberapa sekolah tidak berniat mendaftar, namun akhirnya terdaftar setelah ditelepon seorang oknum pejabat Dinas Pendidikan. Saya menilai hal itu sebagai indikasi adanya kepentingan pribadi. Kalau betul ada pejabat yang ikut bermain dalam pengelolaan dapur MBG, itu jelas benturan kepentingan. ASN dan pejabat publik mestinya mengawasi, bukan terlibat jadi penyedia,” tegasnya.
Lanjut Kepler “Ini Inspektorat harus panggil dan usut. Selain itu, Kami minta wali kota bertindak tegas, lakukan evaluasi, dan usut tuntas dugaan ini. Jangan sampai program yang tujuannya mulia, yaitu menyehatkan anak-anak sekolah, malah dikotori dengan praktik mencari keuntungan pribadi. Kalau memang ada oknum yang terbukti, ya harus diberi sanksi tegas. Jangan sampai ini jadi preseden buruk,” tambahnya.
Kepler menyebutkan DPRD siap mengawal persoalan ini, termasuk membuka ruang klarifikasi resmi kepada pihak-pihak yang diduga terlibat dalam prakek tersebut. Menurutnya transparansi menjadi kunci agar program MBG tetap berjalan sesuai niat awal.
“Kami di DPRD akan menindaklanjuti, bisa melalui rapat dengar pendapat maupun rekomendasi lain. Tidak boleh ada toleransi bagi siapapun yang menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Sebagai anggota DPRD harus memastikan penerapannya. Karena ada klausul tak boleh sampaikan ke media dan lain-lain. Kasihan sekolah, ketika ada keluhan harus bungkam,” pungkasnya. EQi
