Jakarta, AddNews.id – Masih terkait hangatnya perbincangan Reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin 8 September lalu, termasuk digantinya Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai menteri keuangan, menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan.
Reshuffle kabinet itu dinilai menjadi ujian bagi kredibilitas ekonomi sekaligus kualitas demokrasi di Indonesia.
Dewan Pengurus The Habibie Center Didit Ratam dalam diskusi publik yang digelar Policy+ mengatakan bahwa reshuffle kabinet ini merupakan respons terhadap demokrasi jalanan yang mencerminkan kegundahan masyarakat Indonesia.
“Kita perlu memperkuat mekanisme demokrasi,” katanya, Jumat (12/9/2025).
Sementara, Direktur Policy+, Raafi Seiff, mengingatkan bahwa perubahan kabinet harus dibarengi tata kelola pemerintahan yang beretika.
“Meski reshuffle dapat meningkatkan kepercayaan, pemerintah perlu memperkuat penegakan etika pada lembaga eksekutif dan legislatif, serta memastikan kebijakan yang dibuat sejalan dengan realitas saat ini,” jelas Raafi.
Ketua Institut Demokrasi dan HAM The Habibie Center, Julian Aldrin Pasha, menekankan bahwa reshuffle adalah hal biasa dalam politik, tetapi dampaknya perlu dicermati.
“Yang lebih penting adalah apakah reshuffle ini memperkuat atau justru melemahkan institusi demokrasi kita,” ujarnya.
Diegaskannya, apabila pergantian menteri lebih menitikberatkan pada loyalitas politik daripada integritas dan merit, maka kualitas demokrasi bisa terancam dan menurunkan kepercayaan publik.
BACA JUGA: Enggan Berkomentar tentang Reshuffle Kabinet, Jokowi: Itu Hak Prerogatif Presiden
Dari sisi ekonomi, Wakil Direktur LPEM FEB UI, Jahen Fachrul Rezki, menyoroti pentingnya kejelasan arah fiskal pasca reshuffle.
“Pasar dan publik sedang menunggu sinyal yang jelas mengenai arah kebijakan fiskal. Tanpa kejelasan yang kredibel, ketidakpastian akan semakin besar, terutama dengan program belanja ambisius yang sudah ada,” ujarnya.
Ia menambahkan, dana sebaiknya dialokasikan ke sektor produktif seperti infrastruktur, pembangunan SDM, dan transisi hijau untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas, sekaligus memperkuat prospek jangka panjang ekonomi Indonesia. **Dikutip dari BeritaSatu.com | EQi
