Tasikmalaya, AddNews.id — Pengelolaan anggaran publik di Kabupaten Tasikmalaya kembali menuai sorotan tajam. Kali ini, kritik keras datang dari Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Kota Tasikmalaya terkait temuan indikasi kelebihan pembayaran pada 14 paket pekerjaan jalan di Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Lingkungan Hidup (DPUTRLH) Kabupaten Tasikmalaya.
Wakil Ketua SAPMA PP Kota Tasikmalaya, Anwar Shiddiq, menegaskan bahwa temuan nilai fantastis mencapai Rp1,6 miliar tersebut harus dijelaskan secara transparan kepada masyarakat.
Temuan Rp1,6 Miliar: Uang Rakyat Harus Jadi Infrastruktur Berkualitas
Berdasarkan hasil kajian terhadap 14 paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya, terungkap adanya dua persoalan utama:
- Kekurangan Volume Pekerjaan: Terindikasi sebesar Rp272.782.887.
- Ketidaksesuaian Spesifikasi Teknis: Terindikasi sebesar Rp1.332.330.938.
Secara keseluruhan, total indikasi kelebihan pembayaran mencapai Rp1.605.113.825.
“Angka tersebut bukan sekadar deretan nominal dalam dokumen administrasi. Itu adalah uang rakyat yang seharusnya dikonversi menjadi infrastruktur berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ketika muncul dugaan pekerjaan tidak sesuai volume maupun spesifikasi, ruang klarifikasi adalah kewajiban moral dan administratif dinas terkait,” tegas Anwar Shiddiq.
Tutup Pintu Audiensi, DPUTRLH Justru Undang Tanda Tanya
Di tengah dorongan transparansi ini, sikap DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya yang menolak permohonan audiensi SAPMA PP Kota Tasikmalaya tanpa membuka ruang koordinasi justru makin memicu kecurigaan publik.
Anwar menilai, dalam sistem pemerintahan yang menjunjung prinsip keterbukaan, kritik dan aspirasi masyarakat seharusnya dijawab menggunakan data konkret, bukan dengan menutup pintu dialog.
- Mekanisme Kontrol Sosial: Masyarakat dan organisasi sosial adalah mitra kontrol yang sah dalam negara demokrasi.
- Definisi Pemerintah Bersih: Pemerintah yang bersih bukan yang anti-kritik, melainkan yang mampu menjelaskan penggunaan anggaran secara terbuka.
Lima Pertanyaan Kunci untuk DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya
Anwar Shiddiq menyampaikan bahwa ada sejumlah pertanyaan fundamental yang hingga kini menunggu jawaban pasti dari pihak dinas:
- Tanggung Jawab: Siapa yang bertanggung jawab memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai kontrak?
- Sistem Pengawasan: Bagaimana proses pengawasan di lapangan dilakukan selama proyek berlangsung?
- Prosedur Pencairan: Mengapa proses pembayaran bisa lolos jika di kemudian hari ditemukan kekurangan volume dan spesifikasi teknis?
- Sisa Kerugian: Bagaimana kejelasan penyelesaian indikasi sisa kelebihan pembayaran sebesar Rp1.172.435.154 yang belum diselesaikan?
- Komitmen Perbaikan: Langkah nyata apa yang diambil agar pembangunan jalan tidak sekadar formalitas di atas kertas?
Ujian Transparansi dan Akuntabilitas Pejabat Publik
SAPMA PP Kota Tasikmalaya mengingatkan bahwa jangan sampai pembangunan infrastruktur yang dibiayai uang rakyat justru menjadi simbol lemahnya pengawasan. Jalan yang dibangun harus dirasakan kualitasnya oleh masyarakat, bukan hanya selesai sebagai laporan administratif di atas meja.
“Transparansi bukan sekadar slogan di dokumen pemerintahan. Transparansi diuji ketika ada pertanyaan, akuntabilitas diuji saat ada kritik, dan integritas diuji ketika pejabat publik dimintai penjelasan. Masyarakat tidak sedang mencari kegaduhan, masyarakat hanya meminta satu hal: jelaskan penggunaan uang rakyat secara terbuka dan bertanggung jawab,” pungkas Anwar. Red
