Jakarta, AddNews.id — Pernyataan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Andrianto, yang membandingkan era pemerintahan Presiden Soeharto, Joko Widodo, hingga Prabowo Subianto memicu perdebatan hangat di ruang publik. Kritik tersebut dinilai terlalu dini dan belum didukung oleh parameter akademik yang utuh.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Relawan Anak Bangsa Nasional (RABN), Agus Winarno, SH, menegaskan bahwa mahasiswa memang memiliki hak penuh untuk mengkritik jalannya pemerintahan. Namun, ia mengingatkan agar kritik dari kalangan intelektual tetap menjunjung tinggi etika, objektivitas, serta berbasis data dan fakta yang valid.
“Mahasiswa adalah calon pemimpin bangsa dan kekuatan moral demokrasi. Kritik kepada pemerintah tentu penting dan harus tetap hidup. Tetapi penyampaiannya harus proporsional, berbasis data, serta tidak membangun kesimpulan yang terlalu dini,” ujar Agus kepada media, Rabu (27/5/2026).
Agus menilai kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah hal yang sah dalam alam demokrasi. Kendati demikian, publik juga perlu objektif mengingat pemerintahan saat ini masih berada dalam tahap awal konsolidasi dan pelaksanaan program-program prioritas nasional.
Saat ini, pemerintah sedang menggenjot sejumlah program strategis yang berdampak langsung pada rakyat, seperti:
Penguatan ketahanan pangan nasional dan sektor pertanian, Program Makan Bergizi Gratis, Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional di tengah ketidakpastian global.
“Program-program pemerintah saat ini masih dalam proses berjalan. Tentu publik boleh mengawasi dan mengkritik, tetapi penilaian juga harus objektif dan berdasarkan capaian nyata, bukan sekadar opini yang dibangun dari emosi politik,” tambahnya.
Secara khusus, Agus menyayangkan penggunaan istilah “NPD” oleh Ketua BEM UGM yang dinilainya kurang tepat disampaikan oleh seorang pemimpin mahasiswa. Menurutnya, perbedaan pandangan politik adalah hal biasa, namun menyerang karakter personal tanpa argumentasi kuat telah mencederai marwah akademik.
Ia mengingatkan bahwa membandingkan antar-pemerintahan secara mutlak tidaklah sederhana, karena setiap era memiliki tantangan global yang berbeda. Saat ini, Presiden Prabowo harus menghadapi dinamika geopolitik internasional, ancaman krisis pangan, hingga tekanan energi global.
Di akhir pernyataannya, Agus mengajak mahasiswa sebagai representasi intelektual bangsa untuk tidak terjebak dalam polarisasi politik yang berlebihan.
“Kalau pemerintah tidak pro rakyat, silakan dikritik. Itu sehat. Tetapi kritik juga harus menghadirkan solusi, data, dan arah perbaikan, bukan sekadar memancing emosi publik,” tegasnya.
Ia berharap generasi muda bisa tetap menjaga persatuan dan stabilitas nasional demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Asron
