Tasikmalaya, AddNews.id – Pengrajin genteng tanah liat Priangan Timur yang mencakup Kabupaten Banjar, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten Pangandaran serta Kabupaten dan Kota Tasikmalaya di Jawa Barat sudah lama tidak merasakan “manisnya” usaha pergentengan.
Selain kalah bersaing dengan atap seng, asbes atau baja ringan yang dianggap lebih cepat pemasangannya, pemakaian atap genteng dari tanah liat dari waktu ke waktu semakin terpinggirkan karena perubahan selera konsumen
Genteng tanah liat produksi pengrajin kecil yang sudah kalah pamor dan terlupakan, tida-tiba “naik pangkat” usai Presiden Prabowo Subianto meminta penggantian atap-atap seng yang sudah kumuh dan tidak memberikan rasa kenyamanan penghuninya di Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Jawa Barat awal Februari 2026 lalu. Tentu saja sasaran “bedah atap” tersebut ditujukan kepada rumah-rumah milik rakyat berpenghasilan rendah
“Saya mewakili pengrajin genteng tanah liat merasa usaha kami selain sudah sekarat juga segera mati. Sudah lama kami pengrajin tidak lagi membuat genteng tanah liat karena tidak ada lagi permintaan dari pembeli dan pedagang pengepul di Tasikmalaya. Kami warga Kampung Ablok di Banjar sejak nenek moyang kami mengandalkan usaha pembuatan genteng,”ungkap Nurdin pengrajin genteng tanah liat asal Kampung Ablok, Banjar.
Pernyataan Presiden Prabowo yang segera menggulirkan program gentengisasi dianggap Nudin dan puluhan pengrajin gengteng tanah liat di Banjar seakan kabar dari “surga”. Sudah lama Nurdin dan pengarajin genteng tradisional tidak merasakan kepedulian dari pemerintah daerah apalagi pemerintah pusat. Tekad Prabowo untuk menggerakan program gentengisasi dianggap mereka sebagai bentuk keberpihakan terhadap usaha orang kecil atau wong cilik.
Nurdin bersama pengajar Program Pascasarjana Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Dr Edy Suroso dan Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Daerah Kota Tasikmalaya, Agus Rudianto menjadi pembicara di Sarasehan Ekonomi Kerakyatan di Kopi Bento, Kota Tasikmalaya, Rabu (11 Februari 2026).
Sarasehan yang mengambil tema “Dari Tanah Menjadi Atap : Industri Genteng Tradisional Perkuat Kemandirian Ekonomi” tersebut dihelat oleh komunitas akademisi dan aktivis Tasikmalaya yang tergabung di ATA Consulting.
“Narasi-narasi yang bersliweran di media sosial seperti persoalan genteng tidaklah genting adalah bentuk ketidakpahaman publik dalam hal ini netizen terhadap persoalan mendasar yang yang dialami rakyat kebanyakan. Tidak ada program dari pemerintah yang bisa memuaskan setiap orang tetapi harus diakui adanya kekuatan visi Presiden Prabowo Subianto dalam melihat persoalan kerakyatan,” jelas Edy Suroso.
Menurutnya, ketika awalnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditentang dan dicibir sebagian kalangan namun ketika memberi dampak positif yang besar maka Program MBG akhirnya mendapat apresiasi. Harus diakui program gentengisasi memiliki karakter ekonomi kerakyatan yakni berbasis padat karya, berbasis sumber daya lokal serta tahan terhadap krisis. Belum lagi industri genteng yang dikerjakan rakyat memiliki serapan tenaga kerja, memutar ekonomi lokal dan identitas dari kearifan lokal
Dari amatan alumni Program S-3 Universitas Padjadjaran itu, Presiden Prabowo sejak dulu memiliki semangat “local pride” sehingga bisa dipahami jika program gentengisasi adalah cara Prabowo ingin mengangkat genteng dari usaha kerakyatan untuk naik kelas
Dari analisa Dr. Edy Suroso, program gentengisasi memiliki peluang yang besar andaikata permintaan pasar meningkat. Selain pasar menjadi lebih pasti dan butuh dukungan, program gentengisasi jelas berdampak sangat besar mengingat pemerintah memiliki dan bisa menciptakan pasar yang besar dan berkelanjutan. Cara ini bisa menjadi penopang di saat pasar swasta melemah serta menjadi instrumen penguatan ekonomi rakyat.
“Agar produk pengrajin genteng tanah liat bisa dipercaya pemerintah maka pengrajin harus membenahi mutu produksinya, memiliki bentuk usaha yang resmi misalnya koperasi. Kalau pengrajin genteng siap maka pemerintah akan belanja. Kalau pemerintah belanja, ekonomi rakyat bergerak. Dari tanah menjadi atap, dari usaha kecil menjadi kekuatan daerah,”tandas Edy Suroso yang juga pakar ekonomi kerakyatan Universitas Siliwangi, Tasikmalaya.
Sementara Agus Rudianto menganggap program gentengisasi yang digagas Presiden Prabowo Subianto adalah program perbaikan dan standarisasi atap rumah rakyat dalam skala yang luas terkait dengan agenda perumahan rakyat, padat karya dan hilirasi bahan bangunan.
“Agar program gentengisasi biasa berjalan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo maka harus ada keberpihakan dari pemerintah agar koperasi yang menaungi pengrajin genteng tanah liat bisa bertahan dari gempuran industri besar. Industri rakyat rentan disalip korporasi besar mengingat koperasi lemah secara struktural dan butuh afirmasi kebijakan pemerintah. Agar pengrajin genteng tanah tradisional bisa mendapat manfaat dari program gentengisasi maka koperasi yang menaungi pengrajin harus dikonsolidasikan selain memiliki standariasi produksi dan perlindungan regulasi,” jelas Agus Rudianto yang lama bergelut di perkoperasian di Priangan Timur.
Baik Edy Suroso maupun Agus Rudianto berpendapat perlunya penyiapan usaha pergentengan tradisional agar bisa berperan di program gentengisasi. Akses modal yang terbatas seperti mesin cetak genteng dan kredit perbankan harus dimudahkan untuk koperasi yang menaungi industri pergentengan milik rakyat. Jangan lupakan juga digitalisasi harus diipahami oleh para pengrajin untuk memudahkan pemasaran produksi gentengnya. Red.
